Airlangga Targetkan Biaya Logistik Nasional Turun Jadi 8% di 2030

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional bisa turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030 mendatang.

Dalam acara peluncuran ALFI CONVEX 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menjelaskan bahwa berbagai negara di kawasan Asia Tenggara memiliki biaya logistik yang rendah.

"Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada nilai yang harus kita turunkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (2/7/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempercepat penurunan biaya logistik nasional. Pasalnya, sebelumnya penurunan biaya logistik menjadi 8% terhadap PDB ditargetkan pada 2045.

"Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit," ujarnya.

Di sisi lain Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menjelaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding juga menjadi salah satu tantangan.

Pajak freight forwarding tidak ditemukan dalam praktik pajak di luar negeri. Dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan biaya ekspor tambahan.

"Pajak freight cost ini juga membebani karena praktek-praktek di luar negeri ini tidak ditemukan. PPN untuk freight," ujar Akbar dalam Peluncuran ALFI CONVEX 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (2/7/2025).

Akbar menjelaskan bahwa tarif PPN yang dikenakan untuk jasa pengurusan transportasi dapat mengurangi kompetensi dan daya saing ekspor serta produk RI. Pasalnya, para pengusaha logistik Indonesia tidak bisa mengenakan biaya freight forwarding kepada para pembeli dari luar negeri.

Karena, banyak negara-negara mitra dagang Indonesia tidak mempunyai pajak untuk freight forwarding.

"Kita nggak bisa charge ke buyer karena di luar negeri tidak eksis itu. Tidak ada pengenaan-pengenaan pajak karena rata-rata di luar negeri itu mendorong eksportnya," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Luas KEK RI Kalah Dibanding Vietnam-Malaysia-Thailand, Ini Faktanya