60 Pabrik Garmen Tumbang Dihantam Pakaian Impor Tanpa Label Asal China

Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik impor pakaian jadi tanpa label merek yang diimpor asal China semakin mengkhawatirkan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, maraknya barang tanpa label merek atau unlabeled terbukti telah menggerus daya saing industri tekstil nasional dan membuat puluhan perusahaan gulung tikar.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," ujar Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Danang menjelaskan, fenomena impor pakaian jadi tanpa label merek bukan hal baru di Indonesia. Barang-barang tersebut biasanya datang dari China tanpa merek, lalu diberi label baru oleh importir setelah tiba di Tanah Air.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari Cina masuk Indonesia tanpa brand, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," ujarnya.

Menurut Danang, praktik tersebut sudah lama terjadi dan pernah dilaporkan pihaknya ke pemerintah. "Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM waktu jaman masih Mas Teten ya. Sebenarnya sudah kita laporkan gitu," kata dia.

Ia mengatakan, modus impor pakaian tanpa label merek ini tidak hanya mengaburkan asal-usul produk, tetapi juga menutup informasi mengenai negara pembuatnya.

"Kalau label made in itu kan sangat jarang ya. Kalau praktik-praktik seperti itu kan mereka tidak mencantumkan nama merek asal negara, tidak mencantumkan. Nah salahnya di situ, sehingga kita juga tidak bisa melacak ini merek China dari mana, area mana, provinsi mana," jelasnya.

API mencatat, maraknya pakaian jadi impor tanpa label merek sudah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir. "Ini keluhan besar kita di situ ya. Barang-barang bukan hanya impor ilegal barang bekas ya, baju bekas ya, tapi justru yang mulai marak terjadi itu memang baju atau tekstil garmen yang baru gitu," tutur Danang.

Ia menilai, persoalan ini semakin parah karena lemahnya pengawasan di lapangan serta aturan yang terlalu longgar. "Kan diatur di Permendag 8/2024 bahwa importasi baju baru bisa dilakukan. Jadi itulah yang... apakah kita itu bisa sebut itu legal atau illegal, gimana ya kita menjawabnya ya, kalau pemerintah mengizinkan kan berarti legal," katanya.

Namun, menurutnya, kelonggaran aturan tersebut membuka ruang bagi liberalisasi impor yang berdampak serius terhadap industri nasional. Danang menilai praktik ilegal juga marak melalui skema importasi borongan atau mixed container, dimana berbagai jenis barang dicampur dalam satu kontainer sehingga sulit diawasi.

"Secara illegal ini bukan hanya baju bekas ya, tapi baju baru juga masuk secara ilegal, karena modusnya melalui misalnya importasi borongan atau mixed container. Importasi borongan ini kan terdiri dari berbagai jenis produk, berbagai jenis HS code, yang akhirnya kemudian pengawas kita di pelabuhan, di bea cukai misalnya, tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas di dalam container yang campur itu ada baju baru, ada elektronik, ada household, ada peralatan-peralatan lain yang digabung ke situ," papar Danang.

Ia menyebut pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memperbaiki aturan impor barang jadi, dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 ke Permendag nomor 17 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita sih berharap peraturannya diperbaiki. Maka pada bulan Agustus 2025 kan pemerintah sudah melahirkan peraturan pengganti, Permendag 17/2025. Dimana Permendag 17/2025 itu mulai mengetatkan lagi importasi produk barang yang sudah jadi. Tapi baru berlaku satu tahun setelah itu dikeluarkan, dari Agustus, ya berarti Agustus tahun depan (2026)," pungkasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Barang Tidak Laku, 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK