10 Kementerian dengan Anggaran Jumbo: Ada Polri dan Kemhan

Jakarta, CNBC Indonesia- Arah belanja negara 2025 kian menegaskan bahwa keamanan nasional bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan prioritas utama. Dua institusi yang menjadi tulang punggung stabilitas negara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kepolisian RI (Polri) berdiri kokoh di peringkat teratas dalam struktur anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun depan.

Mengacu pada Buku II Nota Keuangan APBN 2025, Kemhan kembali menjadi penerima anggaran terbesar, dengan pagu mencapai Rp166,26 triliun, meski sebenarnya mengalami penurunan 5,05% dibanding outlook 2024 yang sempat menyentuh Rp175,11 triliun.

Alokasi ini tetap mencerminkan komitmen pemerintah terhadap modernisasi alutsista dan penguatan pengamanan strategis di berbagai titik rawan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah perbatasan.

Tepat di belakangnya, Polri mengukuhkan posisi sebagai institusi sipil dengan anggaran terbesar, yakni Rp126,62 triliun, naik tipis 2,5% dibanding outlook 2024 sebesar Rp123,56 triliun. Dana jumbo ini dialokasikan untuk memperkuat fungsi kepolisian di era digital-dari keamanan siber, pemberantasan narkoba lintas negara, hingga peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti SPKT dan rumah dinas untuk wilayah-wilayah rawan kriminalitas.

Menariknya, Kementerian Kesehatan melonjak ke peringkat tiga, dengan pagu anggaran Rp105,65 triliun naik signifikan dari outlook 2024 yang berada di kisaran Rp93,25 triliun. Kenaikan ini menandai pergeseran fokus pascapandemi menuju reformasi sistem layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum yang tahun-tahun sebelumnya menjadi langganan tiga besar turun ke peringkat empat dengan alokasi Rp110,95 triliun. Meski tidak ada lagi nomenklatur resmi "PUPR", anggaran sektor infrastruktur fisik masih tetap besar dan mencerminkan kelanjutan proyek strategis nasional.

Jika dilihat dari kontribusinya terhadap total belanja K/L yang mencapai sekitar Rp1.160 triliun, Kemhan menyumbang 14,3%, disusul Polri 10,9%, dan Kementerian Kesehatan 9,1%. Ini menunjukkan bahwa alokasi APBN 2025 masih ditopang oleh kebutuhan menjaga stabilitas keamanan dan kesehatan, dua aspek yang krusial dalam masa transisi pemerintahan dan kelanjutan pembangunan nasional.

Fenomena menarik lainnya adalah munculnya entitas baru seperti Badan Gizi Nasional, serta pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi dalam struktur K/L. Ini bisa dibaca sebagai upaya pemerintah memperjelas fokus dan memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)