Wake Up Call dari MSCI, OJK-BEI-DPR Siapkan Jurus Pembenahan Bursa

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar modal Indonesia tengah berada di persimpangan yang krusial. Di satu sisi, fundamental makroekonomi domestik menunjukkan resiliensi yang sangat solid. Namun di sisi lain, pasar keuangan nasional tidak luput dari tekanan volatilitas global.

Tekanan ini dipicu oleh eskalasi geopolitik, ketatnya persaingan likuiditas antarnegara, serta ekspektasi standar integritas yang semakin tinggi dari lembaga penyedia indeks global.

Dinamika dan urgensi reformasi ini menjadi sorotan utama dalam agenda CNBC Indonesia Market Outlook 2026 yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Forum strategis ini mempertemukan para pembuat kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, Self-Regulatory Organization (SRO), hingga pucuk pimpinan industri perbankan, manajer investasi, dan asuransi guna merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif.

Ancaman Eksternal dan Efek Berantai Selat Hormuz

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK sekaigus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membuka diskusi dengan menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah. Eskalasi ini dinilai menjadi risiko utama jangka pendek bagi pasar domestik.

Kenaikan inflasi pada gilirannya akan menekan likuiditas global akibat kebijakan suku bunga tinggi yang terpaksa dipertahankan oleh bank sentral negara maju. Imbasnya, pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami tekanan aliran capital outflow.

Friderica mencatat, koreksi tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan  baru-baru ini sempat memicu outflow hingga Rp6,2 triliun hanya dalam satu hari perdagangan akibat pengumuman yang disampaikan oleh MSCI akan potensi downgrade Indonesia ke frontier market.

Hal ini terlihat dari kinerja MSCI Indonesia yang memiliki performa cukup mengkhawatirkan bahkan lebih parah dari LQ45 yang terkenal mengalami peningkatan yang kurang optimal di tengah kenaikan IHSG mencapai 22,13% sehingga memunculkan keresahan pada MSCI.

Pasar Modal Sebagai Wajah Ekonomi Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan pandangan makro yang tajam terkait volatilitas ini. Ia menegaskan bahwa pasar modal adalah representasi langsung atau "wajah" dari ekonomi nasional yang pergerakannya dipantau setiap detik dalam bentuk angka.

Paradoks yang terjadi saat ini adalah Indonesia memiliki fundamental yang amat stabil. Pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5%, cadangan devisa kuat, serta neraca transaksi berjalan positif.

Namun, pasar keuangan tetap sangat rentan terhadap tekanan sentimen, baik sentimen global maupun transisi kepemimpinan domestik-seperti pergantian kabinet bahkan presiden.

"Bayangkan fundamental ekonomi kita yang begitu kuat ini masih dipengaruhi sentimen. Ketika tiga unsur kekuatan wajah ekonomi Indonesia, yaitu bursa saham, surat utang, dan nilai tukar Rupiah diberikan tekanan oleh sentimen global, maka our brand is in the crisis. Kita sedang mempertaruhkan nama negara Indonesia," tegas Misbakhun.

Ia juga menyoroti persepsi publik yang terkadang masih keliru, di mana bursa saham kerap diasosiasikan dengan "saham gorengan".

Padahal, bursa sejatinya adalah instrumen krusial untuk pembiayaan korporasi dengan dana yang murah, di mana cost of fund diukur melalui kinerja dividen, jauh lebih efisien dibandingkan kredit perbankan yang dibebani biaya administrasi dan bunga tinggi.

Merespons Wake-up Call dan Penguatan Early Warning System

Tekanan sentimen semakin terakumulasi ketika penyedia indeks global, seperti MSCI dan FTSE, memberikan catatan khusus terkait likuiditas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyebut momen ini bukan sekadar teguran, melainkan sebuah wake-up call yang direspons otoritas secara proaktif.

Sepanjang Februari 2026, OJK dan SRO telah menggelar tidak kurang dari empat pertemuan intensif dengan pihak indeks global. Dari ruang komunikasi yang konstruktif tersebut, lahirlah 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal.

Di luar aksi terkait transparansi, OJK juga memperketat Early Warning System dari hulu ke hilir. Di ranah suplai, OJK mengusung prinsip quality over quantity untuk perusahaan yang akan melakukan IPO.

Kelayakan fundamental bisnis menjadi pertimbangan utama agar investor tidak menjadi korban manipulasi. Di ranah perdagangan, status Unusual Market Activity (UMA) akan dioptimalkan untuk memberikan jeda psikologis bagi investor agar berpikir ulang sebelum bertransaksi pada saham bervolatilitas tidak wajar.

Mendobrak Misteri Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Implementasi teknis dari transparansi pasar langsung dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa pembaruan struktur data investor adalah tulang punggung keterbukaan.

Mengandalkan infrastruktur Single Investor Identification (SID) yang dibangun sejak 2012, KSEI kini memperluas kategori identitas investor dari 9 jenis menjadi 28 jenis entitas.

"Ini bukan sesuatu yang dikarang-karang. Keberagaman data ini adalah kesepakatan di sektor finansial. Hari ini kita sudah berhasil menambah menjadi 28 jenis dan sudah mencapai 97 persen penyelesaian.

Jika lebih cepat, pertengahan Maret ini sudah bisa kita umumkan," papar Samsul. KSEI juga memastikan akan membuka data kepemilikan investor di atas level 1%, turun dari ambang batas sebelumnya yakni 5%.

Namun, Samsul mengakui adanya tantangan teknis dalam melacak Ultimate Beneficial Owner (UBO) di bawah 10%. Terutama bagi entitas yang menggunakan struktur omnibus atau nominee account asing.

Beliau mencontohkan rantai kepemilikan berjenjang dari bank kustodian lokal, berlanjut ke entitas global di Singapura atau AS, hingga ke private equity di lapis terbawah.

Untuk mengatasi hal ini, otoritas mematangkan regulasi berkonsep traceable, di mana setiap pihak bertransaksi wajib memberikan data UBO jika sewaktu-waktu dilakukan investigasi otoritas.

Urgensi Peningkatan Free Float Menjadi 15%

Dari sisi keadilan pasar, rencana penaikan batas free float (saham beredar publik) secara bertahap ke level 15% menjadi sorotan tajam. Misbakhun mengkritisi praktik emiten yang hanya melepas porsi saham sangat kecil (5% - 7,5%) ke publik sekadar untuk mendapatkan status perusahaan tercatat dan membentuk valuasi harga di bursa.

Valuasi tersebut kerap digunakan oleh pemegang saham mayoritas untuk profiling dan menjaminkan sahamnya (repo) guna meraup pendanaan triliunan rupiah dari perbankan.

Di saat yang sama, investor publik (minoritas) hanya menikmati porsi dividen yang sangat kecil. Penaikan free float diharapkan mampu mengurai dominasi pengendali dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang proporsional di pasar.

Demutualisasi BEI dan Masifnya Pertumbuhan Ritel

Sejalan dengan penguatan likuiditas dan transparansi, urgensi demutualisasi BEI didorong untuk segera direalisasikan. Sebagai bursa dengan nilai transaksi harian mencapai rekor di atas Rp30 triliun, BEI adalah satu dari sedikit bursa besar dunia yang belum melakukan demutualisasi.

Pemisahan kepemilikan bursa dari anggota bursa (perusahaan sekuritas) dinilai mutlak guna menghindari benturan kepentingan dan menjaga transparansi kegiatan pasar yang terjadi di bursa.

"Dengan demutualisasi, bursa kita akan lebih modern, lincah, dan profesional. Kita harapkan dengan persiapan matang 4-5 tahun ke depan, target BEI masuk ke dalam jajaran 10 besar bursa dunia bisa tercapai," ujar Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik.

Jeffrey juga menyoroti urgensi pendalaman pasar dari sisi demand yang disokong oleh ledakan jumlah investor ritel. Tercatat, sepanjang tahun 2025 terdapat penambahan 5,4 juta investor baru, dan hingga pertengahan Februari 2026, jumlah tersebut sudah bertambah lagi sebanyak 2,5 juta investor.

Guna memitigasi risiko atas tingginya partisipasi ritel ini, BEI berupaya meningkatkan eksposur emiten di terminal global serta menggenjot aktivitas roadshow dan investor relations (IR).

Perbandingan Demutualisasi dan Siklus Rotasi Dana Global

Merespons rencana ini, CIO PT BRI Manajemen Investasi, Herman Tjahjadi, memandang wacana demutualisasi sebagai momentum emas, meski Indonesia terhitung terlambat sekitar 25 tahun karena bursa global di negara maju telah melakukannya sejak era 2000-an.

"Tiga bursa utama memiliki strategi yang berbeda. London (LSE) fokus pada layanan data dan kliring. Singapura melebarkan sayap secara progresif ke pasar komoditas dan valas. Sementara Hong Kong memosisikan diri secara strategis sebagai jembatan antara investor global dengan Tiongkok," jelas Herman.

Dari kacamata pelaku pasar institusi, reformasi ini datang di saat yang sangat tepat untuk menangkap momentum rotasi arus dana global. CIO PT BRI Manajemen Investasi, Herman Tjahjadi, menganalisis adanya pola siklus makro jangka panjang yang kini berpotensi terulang.

Menurut Herman, layaknya siklus di era 1970-an dan awal 2000-an, tren investasi dalam 5-10 tahun ke depan akan berotasi kuat meninggalkan negara maju menuju emerging markets dan sektor komoditas. Indonesia berada di titik temu strategis dari kedua tema investasi tersebut.

Herman mencatat imbal hasil investasi saham di Indonesia saat ini berada di kisaran 7,5% hingga 8,5%, jauh lebih atraktif dibandingkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun di level 6,5%.

Selain reformasi OJK, optimisme ke depan juga ditopang oleh langkah konkret pemerintah, seperti inisiatif hilirisasi 13 proyek raksasa oleh Danantara, serta kesepakatan transfer knowledge bagi 15.000 insinyur domestik.

Prinsip Kehati-hatian Asuransi di Tengah Volatilitas

Kendati menjanjikan return tinggi, masuknya dana institusi domestik membutuhkan jaminan stabilitas. Hal ini disuarakan secara hati-hati oleh Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Yulius.

Industri asuransi mengelola dana kelolaan jumbo, di mana sekitar Rp800 triliun merupakan portofolio investasi jangka panjang yang membutuhkan Asset and Liability Management yang ketat.

Yulius mengingatkan bahwa institusi pengelola dana memiliki rekam jejak kurang baik di masa lalu akibat penempatan investasi tanpa diimbangi governance. Oleh karena itu, DAI menuntut adanya penegakan hukum konkret.

"Stabilitas bagi industri asuransi adalah nomor satu. Ini ibarat momentum, kalau semua orang melawan arah, lalu ada dua orang arahnya benar, justru itu yang terasa aneh.

Maka dari itu, momentum ini harus dijaga konsistensinya. Jangan sampai setelah pesta selesai, kondisinya kembali seperti semula," ujar Yulius dengan perumpamaan tajam terkait praktik-praktik kurang sehat di pasar.

Peluang Perbankan dan Pendalaman Pasar Surat Utang

Dari perspektif perbankan, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, melihat reformasi ini sebagai momentum perbaikan dini.

Aviliani menegaskan, daripada menunggu rating agency seperti Moody's memberikan teguran untuk kemudian baru bertindak, pemerintah dan regulator sebaiknya memperbaiki fundamental tata kelola terlebih dahulu sebagai langkah preventif.

Bagi bank yang belum melantai di bursa, momen ini adalah peluang emas. Di tengah tingginya cost of fund, melakukan Initial Public Offering (IPO) menjadi opsi pendanaan paling murah.

Aviliani juga mengusulkan agar regulator mempertimbangkan relaksasi dengan memasukkan investasi perbankan pada obligasi korporasi ke dalam perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), guna menyemarakkan pendalaman pasar di segmen surat utang yang masih tergolong stagnan.

Fasilitator Regulasi dan Harmonisasi Komunikasi

Keberhasilan seluruh rencana aksi ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan harmonisasi komunikasi antar lembaga. Sebagai pihak legislatif, Misbakhun menutup diskusi dengan menegaskan posisi DPR sebagai fasilitator yang proaktif, bukan instrumen intervensi.

"Kami tidak ingin intervensi. Kami ingin menjadi regulator yang baik dan dijalankan dengan baik. Ketika ada distorsi pasar atau notes dari MSCI, respons OJK begitu cepat. Ini menunjukkan mekanisme regulasi kita dinamis, mampu menyerap aspirasi, dan mengkonstruksi fundamental yang kuat," ujar Misbakhun.

Sinergi yang tengah dibangun oleh OJK, SRO, DPR, dan pelaku industri melalui percepatan reformasi ini diharapkan bukan sekadar pemadam kebakaran sesaat.

Layaknya resiliensi solid ekonomi Indonesia dalam melewati badai krisis pandemi, komitmen nyata terhadap integritas, edukasi, dan penegakan hukum (law enforcement) diyakini akan menjadi fondasi permanen yang mengembalikan pamor pasar modal Indonesia di kancah global.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)

Add as a preferred
source on Google