Tarif Trump Bisa Untungkan China, Jadi Senjata Makan Tuan Buat AS

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintahan Amerika Serikat (AS) era Donald Trump membuat pelaku pasar khawatir karena saat dia menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam, kerap kali membuat negara saingan AS di bidang ekonomi yakni China tidak akur.

Pada periode pertama menjabat sebagai presiden AS yakni 2017-2021, perang dagang antara AS-China memang sudah dimulai. Pada saat itu, gejolak ekonomi global pun terjadi.

Perang dagang keduanya pun berlanjut di periode kedua Trump. Dalam beberapa bulan pertamanya di periode kedua, Trump telah bergerak untuk menghalangi China mengancam negara-negara tetangganya, yang mengisyaratkan bahwa AS akan meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik dan menawarkan lebih banyak dukungan kepada Taiwan.

Namun dengan pengumuman tarif globalnya pada Rabu (2/4/2025) lalu, Trump mungkin telah melemahkan strategi pemerintahannya sendiri.

Meskipun China merupakan salah satu target dari tindakan ekonomi tersebut, tetapi negara-negara lain berpotensi menjadi 'musuh' AS setelah adanya pemberlakuan tarif, di mana negara-negara tersebut mulai menghadapi pungutan termasuk sekutu Jepang dan Korea Selatan serta mitra baru, termasuk Vietnam dan India.

Hasilnya, para analis memperingatkan, kebijakan itu bisa jadi merupakan parit ekonomi di sekitar AS yang pada akhirnya melemahkan tujuan strategis Washington terhadap China.

"Fakta bahwa Trump berpotensi mengasingkan begitu banyak mitra dagang AS pada saat yang sama tentu saja, dapat melemahkan dampak keseluruhan (dari kebijakannya terhadap China)," kata Joe Mazur, analis geopolitik di konsultan kebijakan Trivium, dikutip dari Reuters.

Joe menambahkan bahwa hal ini juga dapat memungkinkan China untuk menemukan tujuan bersama dengan negara-negara lain yang bergulat menghadapi tarif Trump. Kemudian jika AS tidak mengoordinasikan tanggapan, maka setidaknya hal ini akan memberi insentif kepada negara-negara lain untuk memperbaiki hubungan dengan China.

Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif dasar 10% pada semua barang yang diekspor ke AS dan bea yang lebih tinggi pada puluhan mitra dagang terbesar negara itu, membalikkan liberalisasi perdagangan selama beberapa dekade yang telah membentuk tatanan global.

Alhasil, China beberapa hari kemudian membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang impor dari AS.

Sedangkan sekutu erat AS yakni Uni Eropa akan menghadapi bea masuk sebesar 20% dan Taiwan, akan dikenakan tarif sebesar 32%, di samping tarif lain yang diumumkan oleh pemerintahan Trump sejak Januari lalu.

Menurut Scott Kennedy, pakar Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington di China, mengatakan kebijakan perdagangan pemerintah AS baru-baru ini dapat merugikan ekonomi Negeri Paman Sam dan merusak hubungan dengan negara-negara yang berpikiran sama.

"Saya benar-benar khawatir bahwa demi menciptakan lapangan kerja di bidang manufaktur, kita akan mengorbankan keunggulan besar kita di bidang lain ekonomi yang merupakan sumber utama lapangan kerja, kemakmuran, serta kekuatan ekonomi dan militer internasional," kata Kennedy, dilansir dari Reuters.

Meskipun Beijing telah melontarkan retorika keras dan segera membalas setelah dua putaran tarif tambahan sejak Trump menjabat, banyak analis sepakat bahwa tindakan China sejauh ini masih relatif terkendali, dengan maksud memberi ruang untuk dialog.

"Kami tidak memutus jalur komunikasi, saya pikir tindakan kami bersifat timbal balik tetapi kami tidak dengan sengaja bersikap provokatif," kata Sun Chenghao, peneliti di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, dikutip dari Reuters.

Sementara menurut Craig Singleton, seorang peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, memperkirakan Beijing akan menghindari respons tarif yang besar namun tetap memberikan tekanan pada ekspor AS yang sensitif secara politis seperti pertanian dan mesin industri serta meningkatkan tindakan regulasi terhadap perusahaan AS.

Ia mengatakan China juga kemungkinan memberi sinyal kepada Eropa dan mitra tradisional AS lainnya bahwa mereka masih terbuka untuk berbisnis.

"Xi Jinping sedang bermain dalam jangka panjang," kata Singleton.

(mkh/mkh)

Next Article Video: BI Beberkan 5 Indikator Ekonomi Dunia Bakal Meredup ke Depan