Sepanjang 2025, KPK Pulihkan Aset Negara Hingga Rp1,53 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup tahun 2025 dengan capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Setidaknya, sepanjang 2025 KPK berhasil memulihkan aset negara hingga Rp1,53 triliun.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidaklah mudah. Namun, ia percaya dengan perbaikan sistem, kokohnya integritas sumber daya manusia (SDM), serta pelibatan publik, Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas dan Indonesia Bebas Korupsi 2045.

"Kami terus berbenah agar KPK tetap kuat, independen, dan profesional. Integritas pegawai, akuntabilitas tata kelola anggaran, hingga transformasi digital adalah fondasi," kata Setyo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).

Sementara, dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12), Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memaparkan capaian pertama yaitu sebelas kegiatan tangkap tangan (OTT) terkait korupsi sistematis di sektor strategis, yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Kasus-kasus tersebut menyangkut pelayanan kesehatan, perizinan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan. Sepanjang 2025, selain memulihkan aset sebesar Rp1,53 triliun, KPK juga menetapkan 118 tersangka, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Adapun, pemulihan aset turut ditopang partisipasi publik dalam lelang barang rampasan negara. Sepanjang tahun ini, lebih dari 1.500 warga terlibat dalam proses lelang, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat guna mengambil kembali hak negara secara transparan.

Menurut dia, penindakan bukanlah tujuan akhir dan memastikan agar pelayanan publik tidak terhenti akibat korupsi. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi (Korsup), KPK hadir pada salah satu kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, dengan total kerugian mencapai Rp126 miliar.

Dengan demikian, KPK memastikan akan terus mengawasi dan mengawal pembangunan lanjutan RSUD Kolaka Timur agar tidak mangkrak. Selain itu, KPK memastikan pembangunan berjalan sesuai jalur, demi menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terpenuhi.

"Dampak positif dari langkah KPK ini, membuat Kementerian Kesehatan meminta KPK mengawal pembangunan 31 RSUD di berbagai daerah lainnya, agar kasus serupa tidak terjadi," jelas Fitroh.

Sedangkan dari sisi pencegahan dan monitoring, KPK mencatat kemajuan signifikan berdasarkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang mencapai 94,89 persen. Capaian ini mencerminkan tingkat kesadaran transparansi di kalangan penyelenggara negara telah meningkat.

Tak berhenti di situ, pelaporan gratifikasi turut menyumbang tren positif dengan lebih dari 4.580 laporan yang masuk. Diketahui ribuan barang hasil pelaporan masyarakat, telah dikembalikan ke negara sebagai wujud keberanian menolak pemberian yang tidak semestinya.

"Korupsi dewasa ini sembunyi di balik kebijakan dan prosedur. Karenanya, perlu dicegah sejak awal dengan transparansi, akses data, dan perbaikan tata kelola," tutur Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Lebih lanjut, Tanak memaparkan partisipasi masyarakat yang turut tercermin pada aktifnya pengawasan terhadap layanan publik melalui platform JAGA.ID. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 18,5 juta pengguna telah mengunjungi JAGA.ID, sinyal kuat bahwa masyarakat aktif mengawasi layanan publik.

"Besaran ini bukan sekadar angka, namun transparansi yang wajib menjadi budaya. Pencegahan bukan sekadar menjaga sistem, tapi menjaga masa depan rakyat," tambah Tanak.

Tidak cukup sampai di situ, capaian positif KPK turut tergambar pada kajian strategis KPK terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga tata kelola ekspor nikel, yang menghasilkan perbaikan fiskal hingga Rp753 miliar.

Selain itu, hasil rilis Indeks Integritas Nasional 2025 KPK, juga menorehkan skor 72,32. Besaran tersebut menunjukkan tren perbaikan, sekaligus pengingat bahwa integritas birokrasi masih perlu penguatan berkelanjutan.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]