Sempat Dibekukan, 5 IUP Tambang Ini Dibuka Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah membuka kembali lima perusahaan tambang yang sebelumnya dibekukan. Hal ini menjadi bagian dari proses normalisasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah terhadap 190 perusahaan yang sempat dihentikan sementara operasionalnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total 190 perusahaan yang dibekukan, sebanyak 100 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dibuka kembali. Sementara dari jumlah tersebut, lima perusahaan telah diizinkan beroperasi.

"Jadi hari ini sama besok kita kumpulkan lagi. Kita coaching. Apa kendalamu? Nah ini kita coaching di kantor. Nah dari yang 190 itu yang kemarin sudah 5 sekarang. Terus kemudian yang sudah mengajukan itu sekitar seratusan. Makanya kita panggilin," ujar Tri ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum di pending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Sebentar Lagi UKM Bisa Kelola Tambang, Ini Penjelasannya