Purbaya Panggil 200 Pengusaha Kelapa Sawit, Singgung Kasus CPO

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memanggil 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Pemanggilan itu dalam rangka Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya.

Para pengusaha sektor industri kelapa sawit itu dipanggil pada Jumat, 28 November 2025, di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya dalam sambutan pembuka agenda itu menegaskan, kegiatan sosialisasi merupakan rangkaian upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional ini.

"Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," ujar Purbaya, dikutip dari siaran pers DJP, Rabu (3/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memberikan pesan khusus kepada para pelaku usaha sawit dan turunanya terkait operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025.

Purbaya menegaskan langkah itu bukan bertujuan menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegas Purbaya.

Purbaya menambahkan, Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara.

"Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini," tutup Purbaya.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

"Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," ujar Bimo.

Bimo menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

"Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara," pungkasnya.

DJP berkomitmen menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, serta membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan dapat meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dari Kejaksaan RI, Dedie Tri Haryadi, Direktur HAM Kejaksaan RI.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]