Perusahaan Migas dan Teknologi RI Bakal Didorong Investasi ke AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia akan mendorong perusahaan BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi serta teknologi informasi atau IT untuk investasi di Amerika Serikat, di tengah kebijakan perang dagang yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump melalui pengenaan tarif dagang yang tinggi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, perusahaan di sektor migas dan IT ini sebetulnya sudah banyak melakukan investasi di luar negeri. Untuk migas di antaranya yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina.

"Buka perusahaan atau kita lihat line up bisnisnya, karena kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar kan sudah pernah terjadi, salah satunya itu industrinya oil and gas melalui anak perusahaan Pertamina," kata Todotua di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Untuk perusahaan BUMN di sektor migas arah investasinya akan beragam, bisa dalam bentuk akuisisi sumur, bisa di upstream, ataupun midstream. "Tapi mostly kayak gitu, kan kalian punya referensi lah, selama ini sih BUMN kita itu punya strategic berinvestasi di luar seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, di sektor IT, arah investasinya akan berupa riset dan pengembangan atau R&D hingga investasi di sektor-sektor yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI).

"Karena kan dengan kita masuk berinvetasi kita bisa dapat give it backnya itu dalam bentuk strategic R&D kita ke depan," papar Todotua.

Meski begitu, Todotua menegaskan, dorongan investasi perusahaan BUMN untuk investasi di AS ini belum ada detailnya, karena menjadi bagian dari bahan negosiasi tarif yang dikenakan AS ke Indonesia sebesar 32%. Delegasi dari Indonesia akan berangkat ke AS untuk menghadiri forum negosiasi di Washington DC pada 16-23 April 2025.

"Ini yang nanti akan dijawab dalam pertemuan di sana. Yang jelas kita harapkan pakai strategic BUMN kita lah," tegasnya.

Perusahaan-perusahaan BUMN itu, kata Todotua, akan masuk ke AS melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Artinya dengan adanya Danantara kan sebenarnya strategic itu baik kita berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri jauh lebih flexibel," paparnya.

Ia mengakui, biaya investasi di AS memang berpotensi besar. Namun, skemanya tak harus perusahaan BUMN RI masuk sendirian, bisa melalui investasi gabungan hingga berdasarkan project atau project investment.

(arj/haa)

Next Article Danantara Meluncur, DPD Ingatkan Sri Mulyani Soal Setoran Negara