Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pabrikan motor listrik meminta pemerintah untuk tidak merelaksasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk industri ini. Pasalnya industri sepeda motor listrik sudah mulai bergerak untuk memproduksinya langsung di dalam negeri.
"Sekarang ini kalau diperhatikan dari semangat industri dalam negeri, semangatnya sudah mencapai TKDN minimal 40%, jangan sampai mundur lagi," kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/4/2025).
Namun hingga kini Ia belum mendapat kejelasan apakah industri sepeda motor listrik terkena kebijakan ini atau tidak. Karenanya pabrikan meminta kejelasan regulasi kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Jadi lagi kirim surat ke Menteri Perindustrian kalau bisa ngga general ke semua. Semoga jangan jadi mundur lagi, kalau (industri) yang lain silakan karena sepeda motor listrik sudah banyak yang bangun pabrik, baik investasi dalam negeri dan PMA (penanaman modal asing) China," sebut Budi.
Industri ini keberatan jika TKDN untuk sepeda motor listrik kembali dicabut, pasalnya itu menjadi langkah mundur dari banyaknya pabrikan yang sudah masuk ke dalam negeri.
"Semalam sudah rapat, kita usulkan kalau bisa motor listrik masih mengacu Perpres 55 tahun 2019 dan revisi Perpres 79 tahun 2023 di mana pasal TKDN sudah jadi roadmap. Kalau bisa mengamankan industri dalam negeri dengan mengikuti amanah Perpres," sebut Budi.
"Yang pastinya, kita harap ga berlaku. Kemarin kabarnya impor untuk industri di hajat hidup orang banyak, tapi saya ngga tau apakah motor juga masuk. Kita bingung karena di satu sisi sudah mendorong agar TKDN bergerak," lanjutnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti aturan TKDN di Indonesia. Dia mengatakan, ketentuan TKDN yang dipaksakan membuat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain. Karena itu, dia memerintahkan aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis.
"Kalau jantung saya dibuka yang keluar merah putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
"Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara regulasi TKDN," katanya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tak Mau Daya Saing Kalah, Prabowo Minta Aturan TKDN Fleksibel
Next Article Bocoran Menperin, Prabowo Beri Perintah Baru: Bikin Mobil Merek RI