Momen Sri Mulyani Minta Dukungan Bos BI Saat Bahas Defisit APBN di DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba-tiba meminta dukungan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, saat mengakhiri pembahasan tentang realisasi Semester I dan Outlook APBN 2025 di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Sri Mulyani yang duduk di sebelah kiri Perry dalam rapat kerja tersebut memohon dukungan dari Perry terhadap berbagai program-program pemerintah, tanpa mengesampingkan independensi BI yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

"Kami juga mohon dukungan Pak Gubernur BI untuk berbagai program-program pemerintah tanpa mengkompromikan independensi dan efektivitas BI sebagai pengelola moneter," ucap Sri Mulyani.

Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengungkapkan, defisit APBN akan menjadi sebesar Rp 662 triliun (2,78% dari PDB) sampai akhir 2025, dari sebelumya ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB). Mempertimbangkan kinerja APBN sampai dengan Semester I-2025.

Ia mengatakan, pelebaran defisit itu disebabkan penerimaan negara, berpotensi mengalami tekanan, membuat realisasinya bakal sampai Rp 2.865,5 triliun dari target Rp 3.005,1 triliun, karena tak jadinya pemberlakukan kenaikan tarif PPN 12% secara umum dan dividen BUMN yang tak lagi masuk ke dalam APBN dalam pos PNBP.

Sementara itu, dari sisi belanja negara sampai akhir tahun ia prediksi akan sebesar Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah sedikit ketimbang target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dipicu oleh masih besarnya kebutuhan belanja negara untuk merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, hingga pertahanan semesta, maupun ketahanan pangan serta program kesehatan.

Hal itu pun membuatnya juga telah meminta persetujuan DPR di Badan Anggaran (Banggar) supaya pemerintah bisa menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 yang masih tersisa sebesar Rp 457,5 triliun dari sebelumnya Rp 459,5 Triliun, sebesar Rp 85,6 triliun.

"Kami akan meminta persetujuan DPR untuk gunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang namun menggunakan cash yang ada," ungkapnya.

"Jadi untuk DPR, Banggar kami mohon untuk point ke-4 itu nanti dibahas dan mendapat persetujuan dalam pembahasan laporan semester (lapsem) ini," tegas Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, ia juga mengakui bahwa kinerja APBN pada 2025 ini telah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Namun, ia memastikan, APBN akan terus bekerja secara optimal dan sehat untuk menjaga perekonomian domestik.

"Kita berharap dengan defisit 2,78% terhadap PDB beri signal APBN 2025 mendukung berbagai program penting dan di sisi lain menjadi signal counter cyclical terhadap perekonomian dunia yang cenderung melemah dan risiko yang meningkat," paparnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setoran Pajak Melorot, Sri Mulyani Jamin Defisit APBN Tetap 2,53%