Menteri PANRB Punya Sistem Canggih, Cegah Bocor APBN-APBD Rp128 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP menjadi andalan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mencegah kebocoran anggaran karena pemborosan penggunaan anggaran.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, selama periode 2023 sampai dengan 2024, SAKIP telah mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun.

Pencegahan itu terjadi karena SAKIP telah mengawal pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dikonsolidasikan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

"Penerapan SAKIP kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun," kata Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Melalui SAKIP, Rini mengatakan, manajemen kinerja di tingkat pemerintah pusat sampai daerah terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Sistem itu membuat pemantauan pelaksanaan lebih terarah dan evaluasi berlangsung lebih akuntabel.

Rini mengatakan, ke depannya pemerintah akan memperkuat sistem ini melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP mendorong sinergi K/L hingga pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama dalam SAKIP.

"Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas," tutur Rini.

Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024

Sejumlah pemerintahan daerah menjadi juara reformasi birokrasi (RB) setelah digelarnya evaluasi reformasi birokrasi sepanjang 2024.

Penghargaan reformasi birokrasi ini diukur berdasarkan indeks RB yang dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

"Ini hasil prestasi bapak ibu yang kita nilai dan menjadi prestasi bapak ibu bagaimana mengawal reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Rini.

Kementerian/lembaga (K/L) memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

Beriringan dengan penyerahan hasil evaluasi indeks RB 2024, pemerintah juga menetapkan mulainya pelaksanaan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, karena GDRBN 2010-2025 telah sampai pada grasi finisnya.

GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

Rini mengatakan, GDRBN 2025-2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

"GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif," ujarnya.

Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik.

SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola. Transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

"Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas," tutur Rini.

Instansi Pemerintah Dengan Indeks RB Terbaik Hasil Evaluasi RB Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Terbaik

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kab/Kota Terbaik Setiap Wilayah

1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya

2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Pemerintah Daerah Kota Padang

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

(arj/mij)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Menpan RB Ungkap Rencana ASN Pindah ke IKN

Next Article Pendaftaran Seleksi PPPK Periode II Segera Ditutup, Cek Jadwal di Sini