Meneropong Nasib Ekonomi Indonesia Tahun 2026 di Tengah Banyak Tekanan

13 hours ago 3

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ekonomi Indonesia hingga saat ini masih di fase tertatih berjalan. Ibarat perkembangan manusia dari merangkak, berjalan hingga bisa berlari dengan tubuh tegak memerlukan kekuatan dari dalam dirinya.

Di saat negara-negara tetangga sudah mulai masuk fase berjalan hingga berlari seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia masih harus menerima dengan tertinggal selangkah.

Di penghujung tahun 2025 lalu masih cukup berat bagi masyarakat untuk bertumbuh maju di mana kebijakan ekonomi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita serta masih melemahnya industri swasta dalam menyerap tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Prediksi yang kami lakukan tahun 2024 mengenai ekonomi Indonesia 2025 lalu hanya tumbuh 4-5% terbukti bahwasanya sejumlah tantangan meningkatkan kualitas ekonomi masih belum bisa diwujudkan oleh negara dalam menyejahterakan masyarakat secara umumnya. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tahun 2026 diprediksikan masih stagnan dan bahkan bisa turun dari tahun lalu jika kebijakan ekonomi di tahun 2025 yang lalu tidak dikoreksi dengan baik.

Evaluasi Ekonomi Indonesia 2025
Ekonomi Indonesia tahun 2025 masih belum menggembirakan masyarakat luas. Publik ingin menanti penyerapan tenaga kerja yang optimal, peningkatan kualitas pendapatan per kapita, perbaikan tingkat pendidikan hingga pembangunan pemerataan infrastruktur vital masih jauh dari harapan.

Masih tingginya angka pengangguran penduduk muda (16,89%) mendominasi dari total pengangguran terbuka akan semakin sulit menjemput bonus demografi dengan sebaik-baiknya (detik.com, 2025). Selain itu, penetapan upah minimum tiap daerah cukup bias dengan kebutuhan semestinya bagi masyarakat sehingga hanya bisa mampu gali lubang tutup lubang.

Terakhir, pada penghujung tahun 2025, sebanyak provinsi Indonesia yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerugian material dan non-material yang sangat besar dengan rehabilitasi yang sangat lambat dari negara menandakan bahwasanya pembangunan ekonomi dan sosial belum secara serius dilakukan oleh negara kepada masyarakat.

Tantangan Ekonomi Nasional 2025
Berbagai tantangan ekonomi setahun terakhir yang terus menjadi persoalan, yakni rendahnya kualitas tenaga kerja dan penghidupan yang layak, masih masifnya korupsi dari pusat hingga daerah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan.

Indonesia masih berkutat dengan sejumlah persoalan rumah yang belum kunjung selesai sehingga ekonomi di tahun 2026 masih stagnan berdasarkan data empiris yang terjadi hingga saat ini.

Pertama, masih lemahnya kualitas tenaga kerja domestik berdampak langsung terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing industri domestik. Adanya persoalan miss-match antara kebutuhan dunia usaha dan kompetensi lulusan pendidikan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Kedua, persoalan krusial meliputi tata kelola dan korupsi yang masih masif, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus menggerus efektivitas belanja negara dan defisit fiskal.

Anggaran yang seharusnya menjadi stimulus produktif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi justru kehilangan daya dorongnya akibat kebocoran, birokrasi berbelit, dan lemahnya akuntabilitas. Selama dua persoalan ini belum ditangani secara serius, berbagai program pembangunan prioritas nasional berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan semu tanpa peningkatan kesejahteraan yang nyata (trickle-up effect).

Proyeksi Ekonomi Nasional 2026
Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini masih diproyeksikan tertekan dari fiskal dan moneter. Pertama, secara fiskal program prioritas pemerintah masih belum optimal dan masih membebani keuangan negara.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sangat menyedot keuangan negara di tengah sejumlah polemik di lapangan seperti keracunan massal di sejumlah sekolah dan daerah. Program MBG ini secara substansial bagus tetapi yang menjadi persoalan adalah desain dan prioritas yang ditujukan.

Program MBG jika tetap dijalankan sebaiknya diprioritaskan di daerah 3T yang sangat membutuhkan pemenuhan nutrisi gizi lebih baik. Jika tetap dijalankan maka defisit fiskal akan semakin melebar di tengah penurunan penerimaan pajak di tahun 2025 dan 2026 ini.

Kedua, secara makro, situasi geopolitik makin memanas sehingga menimbulkan ketidakpastian lebih tinggi yang berdampak terhadap penurunan investasi asing ke dalam negeri. Kejadian IHSG yang mengalami crash beberapa waktu lalu menunjukkan bahwasanya ekonomi domestik masih sangat bergantung terhadap aliran modal asing.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan ekonomi domestik stabil lewat peningkatan kualitas tenaga kerja, perbaikan iklim usaha dan investasi serta perbaikan tata kelola keuangan negara.

Dari sisi moneter, independensi Bank Indonesia masih belum optimal. Persoalan independensi BI berpotensi melemahkan kredibilitas otoritas moneter dan menimbulkan sinyal negatif bagi pasar. Pemerintah perlu menguatkan independensi bank sentral dengan tidak mempengaruhi kebijakan yang dilakukan agar perekonomian nasional lebih stabil dan inflasi terjaga sesuai dari harapan.

Langkah ke Depan
Tahun 2026 ini merupakan tahun yang cukup berat bagi Indonesia baik menyelesaikan persoalan domestik maupun situasi eksternal global yang penuh ketidakpastian. Beberapa upaya ke depan harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan roda ekonomi nasional tetap tercapai sesuai perencanaan RPJMN.

Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak dan berkualitas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja berkualitas sehingga meningkatkan PDB nasional. Upaya yang bisa segera dilakukan, yaitu, kemudahan berusaha/berinvestasi dan penghapusan sistem perizinan yang menyulitkan pelaku usaha untuk membangun usaha.

Kedua, pemerintah memberikan bantuan usaha secara massif kepada industri padat karya yang memiliki prospek ke depan lebih stabil tidak hanya insentif sementara.

(miq/miq)

Add