Marah Besar! Kim Jong Un Pecat Wakil PM Korut di Depan Umum

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, resmi memberhentikan seorang Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas industri pembangunan mesin negara. Langkah tegas ini diambil di tengah upaya Kim memperketat disiplin pejabat tinggi menjelang kongres akbar Partai Buruh yang akan menetapkan target ekonomi baru.

Melansir laporan media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa (20/1/2026), pejabat yang dicopot tersebut adalah Yang Sung Ho. Kim menuding Yang telah menyebabkan "kekacauan buatan manusia yang tidak perlu."

Dalam pidatonya saat meresmikan selesainya tahap pertama proyek modernisasi di Kompleks Mesin Ryongsong, Kim mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut proyek tersebut menderita "kerugian ekonomi yang tidak sedikit" akibat ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab para pejabat.

"Otoritas telah menyia-nyiakan dana dan tenaga kerja dalam jumlah besar," ujar Kim sebagaimana dikutip dari KCNA.

Ia menambahkan bahwa kegagalan di sektor ini pada akhirnya memberikan beban berat bagi sektor industri amunisi negara. Kim juga mengaku telah memantau Yang sejak rapat partai Desember lalu, namun sang pejabat dianggap tidak menunjukkan perubahan sikap.

"Mulai hari ini, saya nyatakan Anda diberhentikan, kawan Wakil Perdana Menteri," tegas Kim.

Pemecatan publik ini merupakan bagian dari kampanye Kim untuk memberantas sikap "kekalahan", ketidakbertanggungjawaban, dan kepasifan di sektor ekonomi. Langkah ini sering diambil Kim untuk memulihkan disiplin birokrasi sekaligus menempatkan beban kesalahan atas kegagalan kebijakan pada bahu para pejabat senior.

Kondisi ekonomi Korea Utara sendiri masih menghadapi tantangan berat setelah sempat terpuruk selama pandemi Covid-19. Meski Bank Sentral Korea Selatan mencatat ekonomi Korut tumbuh 3,7% pada tahun 2024, banyak pengamat menilai negara tersebut akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan.

Hal ini disebabkan oleh alokasi sumber daya yang sangat terbatas untuk program persenjataan, inefisiensi ekonomi yang sangat terpusat, serta tekanan sanksi internasional yang terus berlanjut.

Pencopotan jabatan ini dilakukan tepat sebelum kongres Partai Buruh, yang diadakan setiap lima tahun sekali, dimulai. Layanan intelijen Korea Selatan memperkirakan kongres tersebut akan dibuka pada akhir Januari atau Februari mendatang untuk menetapkan arah kebijakan strategis dan tujuan ekonomi negara yang baru.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]