Jakarta, CNBC Indonesia - Tim peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan fakta menarik ihwal fenomena terkereknya harga beras saat cadangan beras pemerintah melimpah.
Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi edisi Juli 2025 disebutkan kenaikan harga beras yang telah memicu tekanan inflasi harga pangan bergejolak pada Juni 2025 dipicu oleh efek kebijakan pemerintah yang tengah berusaha menaikkan cadangan berasnya.
"Kenaikan ini bisa dijelaskan oleh kombinasi tingginya permintaan, terutama dari Bulog, untuk menambah cadangan beras di gudang serta kenaikan harga gabah setelah berakhirnya panen raya pada April hingga Mei," dikutip dari laporan LPEM FEB UI, Jumat (11/7/2025).
Pada Juni 2025, inflasi umum tahunan (yoy) memang sedikit naik ke level 1,87% dari sebelumnya 1,60% pada Mei 2025. Sedangkan, secara bulanan (mtm), inflasi umum tercatat 0,19%, berbalik dari yang sebelumnya deflasi 0,37% pada Mei 2025.
Sementara itu, berdasarkan komponennya, kelompok harga bergejolak pada Juni 2025 menunjukkan inflasi 0,57% secara tahunan, meningkat signifikan dari deflasi 1,17% pada Mei 2025, dan secara bulanan (mtm) melonjak menjadi 0,77% dengan andil 0,13% terhadap inflasi umum.
"Lonjakan terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat akibat faktor cuaca, mundurnya musim panen, kenaikan permintaan, serta gangguan distribusi," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.
Adapun untuk komponen beras, memang rata-rata di tingkat penggilingan tetap naik. Beras kualitas premium, medium, sub medium, dan pecah masing-masing naik 2,05% (mtm), 2,33% (mtm), 1,25% (mtm), dan 2,71% (mtm).
Tim ekonom LEPM FEB UI mencatat, selain karena tingginya serapan beras pemerintah untuk mengerek cadangannya, kenaikan harga beras itu juga dipicu oleh ekspektasi turunnya suplai gabah jelang masuknya musim kemarau.
"Ekspektasi menurunnya suplai gabah memasuki musim kemarau juga ikut meningkatkan harga gabah dan beras," tulis tim LPEM FEB UI yang menyusun laporan ini, yakni Chaikal Nuryakin, Syahda Sabrina, Naifa Dedya Mumtaz, dan Amardita Nur Fathia.
Merespons kenaikan harga beras di tingkat konsumen saat cadangan beras melimpah sebetulnya telah membuat pemerintah resmi mengeluarkan instruksi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, SPHP bukan sekadar untuk menggerakkan stok beras Bulog, melainkan bertujuan langsung untuk menjaga harga tetap stabil, terutama di wilayah-wilayah yang tidak mengalami panen.
"Stok di Bulog untuk stabilisasi. Cadangan beras pemerintah (CBP, beras yang dikelola Perum Bulog) untuk bantuan pangan hingga intervensi harga oleh pemerintah. Termasuk kalau ada bencana, tapi ini kita nggak berharap," ujarnya saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Untuk pelaksanaan SPHP dan bantuan pangan, pemerintah telah menyiapkan Rp1,3 triliun untuk SPHP selama 6 bulan, serta Rp5 triliun untuk bantuan pangan selama 2 bulan kepada 180 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Ya kalau hari ini salah satu putusannya adalah kita lakukan SPHP selama 6 bulan dan bantuan pangan 2 bulan. Duitnya juga udah diturunkan, tinggal dieksekusi," kata Arief.
Penugasan SPHP ini tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025, yang memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan 1,31 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam periode enam bulan.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Zulhas Wanti-Wanti Harga Beras, Ingatkan Bulog Harus Numpuk 2 Juta Ton
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5166270/original/028515600_1742264372-Snapinsta.app_485231493_18503052733022454_1140515525116822696_n_1080.jpg)
