Ekonom Soroti Gebrakan Purbaya Rombak Pegawai Bea Cukai dan Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sejumlah rotasi alias perombakan terhadap pegawai di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal tahun ini.

Perombakan di jajaran DJBC telah dilakukan pada minggu lalu. Sementara itu, perombakan pegawai baru akan dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pekan ini.

Adapun, kebijakan Purbaya ini dilakukan dalam rangka bersih-bersih di jajaran kedua lembaga. Tak hanya itu, Purbaya menegaskan langkah ini sekaligus untuk memastikan penerimaan negara tak lagi bocor alias tak optimal.

Kebijakan tersebut dinilai ekonom memiliki risiko terhadap kinerja penerimaan negara jika tidak diiringi pembenahan sistem.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan rotasi tersebut tidak bisa dijadikan instrumen utama untuk mendongkrak penerimaan pajak. Menurutnya, langkah tersebut terlihat sebagai penataan internal dan disiplin organisasi.

Tak hanya itu, kebijakan rotasi juga pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2023 ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada saat itu, Sri Mulyani merotasi sekitar 937 pejabat Kementerian Keuangan. Namun dampaknya terhadap penerimaan negara tidak signifikan.

"Artinya, rotasi bisa membantu memperbaiki tata kelola, tetapi dampaknya terhadap kas negara biasanya bersifat gradual dan sering kali hanya sementara jika tidak diikuti reformasi yang lebih dalam," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (3/2/2026).

Yusuf menjelaskan dalam jangka pendek, kebijakan rotasi antara pegawai bea cukai dan pajak justru dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam beberapa bulan. Pasalnya, bea cukai dan DJP merupakan unit yang sangat operasional dan bergantung pada relasi jangka panjang dengan wajib pajak serta pelaku usaha. Tanpa transisi yang rapih dari kebijakan rotasi, berpotensi menimbulkan learning curve, bottleneck layanan, hingga penundaan proses administrasi.

"Dalam konteks penerimaan, gangguan kecil saja di pelayanan atau pemeriksaan bisa langsung terasa pada arus kas negara dalam beberapa bulan," ujarnya.

Kepala Center for of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman pun menilai rotasi memang diperlukan untuk memutus praktik-praktik menyimpang dan mengurangi risiko moral hazard, tetapi daya ungkitnya terhadap penerimaan bersifat terbatas dan jangka pendek.

"Tanpa perubahan yang lebih mendasar, rotasi cenderung hanya menggeser persoalan, bukan menyelesaikannya," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (3/2/2026).

Rizal pun menilai pergantian personel dalam skala besar berpotensi mengganggu kontinuitas kerja, menurunkan kecepatan layanan, dan meningkatkan beban adaptasi, khususnya pada unit-unit teknis yang sangat bergantung pada pengalaman dan pengetahuan lapangan.

"Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini justru bisa menahan penerimaan dalam jangka pendek," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Purbaya telah merombak sekitar 30 pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kamis (29/1/2026) lalu. Dirinya pun berencana akan merotasi sekitar 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu dekat.

"Kemarin Bea Cukai saya ganti, berapa tuh 30-an. Besok pajak ada 70 orang saya putar," kata Purbaya di Kantor BPI Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya mengatakan, para pejabat yang selama ini ketahuan memainkan pungutan negara, atau membiarkan penerimaan pajak bocor, akan dimutasi ke daerah-daerah yang sepi orang.

"Yang ketahuan main-main saya puter ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan sungguh-sungguh," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]