Dividen BUMN Masuk ke Danantara, Ini Strategi Kemenkeu Tambal APBN

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, selaku pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran buka-bukaan strategi yang akan dilakukan Kementerian Keuangan untuk menambal lubang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, karena dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan masuk ke Danantara.

Setoran dividen BUMN selama ini masuk ke kas negara dalam bentuk PNBP melalui pos kekayaan negara dipisahkan atau KND. Pada Januari 2025 masih masuk Rp 10,88 triliun dalam bentuk dividen interim dari Bank BRI, namun bulan-bulan setelahnya tak masuk lagi imbas mandat UU 1/2025 yang mengamanatkan dividen BUMN langsung masuk ke Danantara.

"Jadi Rp 10,9 triliun ini kemarin sifatnya dividen interim, dimasukkan pada Januari, tapi kemudian ada UU 1/2025 tentang BUMN sehingga kita antisipasi ini stop," kata Suahasil saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/5/2025).

Dalam postur APBN 2025, sebetulnya setoran dividen BUMN yang masuk KND sebetulnya sudah ditargetkan senilai Rp 90 triliun pada tahun ini. Maka, untuk menutup potensi nol nya penerimaan negara dari dividen BUMN dilakukan sejumlah usaha ekstra atau extra effort untuk menutup kekosongannya.

Dalam paparannya, Suahasil mengatakan, setidaknya ada 5 strategi utama untuk menambal hilangnya setoran dividen BUMN ke kas negara. Pertama ialah dengan mengembangkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara supaya produk tambangnya semakin diperluas, di antaranya untuk komoditas nikel dan bauksit.

"Extra effort kami ini maksudnya untuk perbaiki kepatuhan juga. Kalau Simabra kita lakukan untuk nikel dan bauksit moga-moga ada peningkatan kepatuhan dan kalau ada peningkatan kepatuhan mudah-mudahan ada dampaknya ke penerimaan," tegasnya.

Simbara ini akan membuat penguatan proses bisnis dan program kolaboratif untuk meningkatkan rasio pendapatan negara. Melalui sistem itu, maka bisa juga dilakukan penagihan piutang PNBP termasuk melalui automatic blocking system dan blokir RKAB. Replikasi Simbara juga akan secara bertahap untuk sektor perikanan dan kehutanan.

Strategi kedua ialah dengan menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi batubara pada IUPK sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2025.

"Tarif royalti minerba dan produksi batu bara dengan PP 19/2025 ini sudah keluar dan nanti kita lihat royaltinya bisa meningkat atau seperti apa," tegas Suahasil.

Ketiga, ialah dengan optimalisasi penerimaan PNBP Kementerian atau Lembaga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor imigrasi dan pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian (plat premium).

"Mereka sedang lihat tapi estimasi-estimasi penerimaannya kaliber-kaliber PNBP ini kaliber ratusan miliar sampai Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, bukan tiba-tiba yang terlalu besar. Tapi moga-moga bisa tingkatkan PNBP kita ke depan," ucapnya.

Strategi keempat ialah optimalisasi PNBP Barang Milik Negara atau BMN Minerba untuk komoditas bauksit di wilayah Kepulauan Riau. Termasuk penegakan hukum di sektor lingkungan hidup untuk sektor non SDA nya.

"Termasuk joint program kami juga lakukan dengan pajak dan bea cukai, link kepatuhan pajak, kepatuhan di kepabeanan, dengan kepatuhan di PNBP, karena banyak PNBP ini yang eksportir tambang, ini wajib bayar, kalau dia connect kita bisa analisis, ini kita sudah melakukan connecting," tuturnya.

"Saya rasa dengan ini beberapa waktu ke depan kita bisa melihat dan antisipasi dari joint-joint program ini. Secara proporsi yang besar di joint ini pajak dan bea cukai tapi PNBP ikut di situ. Jadi itu yang akan kita jadikan perkuat extra effort di PNBP kita ini," tegas Suahasil.

Secara garis besar, Suahasil menegaskan strategi optimalisasi PNBP akan tercakup ke dalam empat aspek, yaitu perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, insentif PNBP yang terukur, serta penguatan sumber daya dan organisasi.

(arj/mij)

Next Article Wow! Harta Karun Hijau RI Ini Sumbang Rp 2,1 Triliun ke Negara