Beli Rumah Baru Rp5 M Bebas Pajak Sampai 2026, Ini Syaratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% pada tahun 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemberian insentif ini akan berlangsung sepanjang tahun 2026.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan insentif PPN DTP masih sama dengan sebelumnya. Yakni, untuk rumah dengan harga maksimal Rp 5 miliar, dengan cover PPN DTP maksimal Rp2 miliar.

"Kita berikan juga PPN DTP 100% untuk rumah komersil, rumahnya sampai Rp 5 miliar tetapi Rp 2 miliar pertamanya diberikan PPN DTP 100% dan itu sudah kita umumkan juga untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2026," ujar Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rabu (24/9/2025).

Febrio pun menegaskan pemberian insentif pajak tersebut sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Pembiayaan 770.000 Unit Rumah

Secara keseluruhan, pemerintah akan memberikan insentif untuk 770 ribu perumahan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan juga insentif PPN DTP. Jumlah ini akan jauh lebih tinggi dari pemberian insentif dalam sektor perumahan tahun ini.

"Jadi kalau tahun ini kita punya 40 ribu BSPS, 350 ribu FLPP, dan sekitar 30 ribu PPN DTP untuk rumah komersil, tahun depan ini totalnya akan lebih tinggi, jadi sudah masuk di APBN 2026, tahun depan 400 ribu unit, lalu FLPPnya 350 ribu, lalu rumah komersilnya juga sekitar 40.000, jadi tahun depan itu 770 ribu," ujarnya.

Febrio mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeru) tengah merancang peraturan terkait insentif PPN DTP untuk tahun depan. Kendati demikian, dirinya memastikan akan melanjutkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelumnya

"Ya dalam waktu dekat, tapi ini kan melanjutkan apa yang sudah ada, jadi nggak lama," ujarnya.

Seperti yang diketahui, pemberian insentif PPN DTP tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025 yang telah berlaku sejak 25 Agustus 2025. PMK 60/2025 ini ditandatangani Sri Mulyani tanggal 15 Agustus 2025, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dalam bagian menimbang PMK tersebut, perpanjangan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100% ini berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.

"Untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan," dikutip dari PMK 60/2025, Selasa (26/8/2025).

Persyaratan untuk mendapatkan insentif PPN DTP masih sama dengan sebelumnya. Misalnya, harga jual paling banyak senilai Rp 5 miliar, dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak atau satuan rumah susun itu telah mendapatkan kode identitas rumah, dan pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pengusaha Properti Buka-bukaan, Warga RI Tak Cuma Butuh PPN DTP