Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah dinamisnya kondisi geopolitik, langkah Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS memberikan sejumlah peluang dan juga tantangan.
Dalam riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Universitas Indonesia menilai masuknya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat peran geopolitik Indonesia. Pasalnya, BRICS memungkinkan untuk Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat seperti AS, Jepang dan institusi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.
"Memperkuat solidaritas selatan-selatan, di mana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional," tulis Trade and Industry Brief LPEM FEB edisi Juli 2025 dikutip Kamis (17/7/2025).
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pun dinilai dapat memperkuat perekonomian. Karena aliansi tersebut menyumbang 37% terhadap PDB dunia pada tahun 2024, memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia.
Selain itu perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia pada tahun 2023 dan menyumbang 19.4% impor dunia sepanjang 2023.
"Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan," tulisnya.
Kendati demikian, LPEM UI mengingatkan bahwa aliansi BRICS belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi konkret. Tidak ada kesepakatan perdagangan bebas, penghapusan tarif, atau harmonisasi kebijakan seperti ASEAN atau RCEP.
Indonesia pun juga masih mencatat defisit perdagangan dengan beberapa anggota BRICS. Seperti China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Tak hanya itu tantangan non tarif seperti persyaratan sertifikasi, pelabelan, hingga standar teknis juga kerap mempersulit produk RI masuk ke dalam pasar mereka.
"Beberapa negara BRICS juga mengenakan berbagai hambatan non-tarif seperti sertifikasi, labelling, residu limit dan technical barriers to trade lainnya," tulisnya.
Menurut LPEM UI, Indonesia perlu menjaga agar keanggotaan ini tetap dipandang sebagai suatu langkah netral dan bagian dari politik bebas aktif, memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
